PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA KABINET INDONESIA BERSATU (KIB) I DAN II (2004-2014)

TUGAS KELOMPOK

NAMA : 1. AGY MAULANA (20213390)

2. ALIFA RASMI PRAMUDITA (20213697)

3. DIAN AKBAR H. (22213356)

4. LIA KOMALA SARI (24213971)

KELAS : 1EB13

PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA KABINET INDONESIA BERSATU (KIB) I DAN II (2004-2014)

Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II . Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014).

Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong sebelumnya yang dipimpin Megawati dan Hamzah Haz pada 5 Desember 2005,

Pada Indonesia Bersatu jilid 1 yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 utang di negara kita meroket drastis dari 1275 triliun menjadi 1667 triliun pemerintahan SBY “sangat berhasil” dalam tugas utang mengutang. Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan.

Pada saat yang sama, rakyat yang tidak ikut melakukan kesalahan dan tidak pernah menikmati utang, harus membayar minyak/BBM, listrik dan air yang mahal, agar negara bisa membayar utang-utang negara di tambah subsidi pendidikan dan minyak di cabut dengan alasan yang tidak jelas. Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi baik rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah.

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan II telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang dicapai dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, memperkuat ketahanan sektor-sektor ekonomi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Lingkungan ekonomi yang kondusif ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kokoh yang diciptakan melalui upaya-upaya menjaga kondisi ﬁskal yang berkelanjutan dan mewujudkan kondisi moneter yang mendukung pertumbuhan dengan inﬂasi yang terkendali menciptakan keseimbangan eksternal, memantapkan sektor keuangan, dan meningkatkan investasi.

Dalam masa KIB I dan II, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap pada angka yang relative tinggi serta menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap berbagai gejolak baik eksternal maupun dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 adalah sebesar 5,0 persen, secara bertahap mengalami kenaikan dan mencapai 6,3 persen pada tahun 2007. Krisis keuangan global yang terjadi sejak petengahan tahun 2007 mengakibatkan perekonomian Indonesia melambat menjadi 6,0 persen pada tahun 2008 dan 4,6 persen pada tahun 2009 dimana pada tahun 2009 hanya beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif,diantaranya China, India, dan Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi dan PDB Per Kapita Tahun 2004-2013

Dampak krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 – 2009 mampu dikendalikan dengan berbagai kebijakan ekonomi yang tepat dan didukung oleh daya tahan permintaan domestik. Dengan berbagai kebijakan ini, pada tahun 2010 dan 2011 telah terjadi peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kembali sedikit mengalami perlambatan menjadi 6,2 persen serta dalam triwulan pertama tahun 2013 tumbuh 5,8 persen yang dipengaruhi oleh krisis utang Eropa dan perlambatan ekonomi dunia. Meskipun melambat pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesejahteran masyarakat yang ditunjukkan oleh PDB perkapita terus membaik, yaitu naik lebih dari ga kali lipat, dari Rp 10,5 juta pada tahun 2005 hingga mencapai Rp 33,7 juta pada tahun 2012.

Upaya menciptakan kondisi ﬁskal berkelanjutan berhasil mencapai hal-hal sebagai berikut. Pertama, besaran APBN (government size) melampaui nilai Rp 1.000 triliun sejak tahun anggaran 2010 dengan belanja negara tercatat mencapai Rp 1.042,1 triliun. Sejak tahun tersebut besaran APBN meningkat terus dan pada RAPBN 2014 diperkirakan mencapai Rp 1.816,7 triliun. Volume APBN tumbuh sekitar 4,5 kali lipat dari pertama kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden dan memimpin KIB I pada tahun 2004 yang baru mencapai Rp 427,2 triliun. Besaran APBN tersebut mampu menjadi salah satu penyangga yang kuat bagi pemerintah dalam menghadapi beberapa krisis, terutama krisis global pada tahun 2008 dan 2012. Peningkatan volume APBN ini ditopang oleh peningkatan penerimaan pajak yang mencapai 4 kali lipat dari tahun 2004.

Perkembangan APBN TAHUN 2004-2013 (Triliun Rupiah)

URAIAN	2004	KIB I					KIB II
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP
A. Pendapatan Negara	403,4	495,2	638,0	707,8	981,6	848,8	995,3	1.210,6	1.338,1	1.502,0
I Penerimaan Dalam Negara	403,1	493,9	636,2	706,1	979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.332,3	1.497,5
1. Penerimaan Pajak	280,6	347,0	409,2	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	980,5	1.148,4
a. Pajak DN	267,8	331,8	396,0	470,1	622,4	601,3	694,4	819,8	930,9	1.099,9
b. Pajak Perdag Intl	12,7	15,2	13,2	20,9	36,3	18,7	28,9	54,1	49,7	48,4
2. PNBP	122,5	146,9	227,0	215,1	320,6	227,2	268,9	331,5	351,8	349,2
II Hibah	0,3	1,3	1,8	1,7	2,3	1,7	3,0	5,3	5,8	4,5
B. Belanja Negara	427,2	509,6	667,1	757,7	985,7	937,4	1.042,1	1.295,0	1.491,2	1.726,2
I Belanja Pem Pusat	297,5	361,2	440,0	504,6	693,4	628,8	697,4	883,7	1.010,6	1.196,8
II Transfer ke Daerah	129,7	150,5	226,2	253,3	292,4	308,6	344,7	411,3	480,6	529,4
1. Dana Perimbangan	112,2	143,2	222,1	244,0	278,7	287,3	316,7	347,2	411,3	445,5
2. Dana Otsus	6,9	7,2	4,0	9,3	13,7	21,3	28,0	64,1	69,4	83,8
III Suspen	(0,0)	(2,0)	0,9	(0,2)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	38,7	50,8	49,9	30,0	84,3	5,2	41,5	8,9	(52,8)	(111,7)
D. Surplus/Deﬁsit	(23,8)	(14,4)	(31,0)	(51,5)	(6,4)	(90,3)	(49,9)	(89,7)	(153,3)	(224,2)
E. Pembiayaan	20,8	11,1	29,4	42,5	84,1	112,6	91,6	130,9	175,2	224,2
I Pembiayaan DN	48,9	21,4	56,0	69,0	102,5	128,1	96,1	148,7	198,6	241,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Keberlanjutan ﬁskal terus terjaga tercermin dari indikator rasio utang terhadap PDB, rasio deﬁsit APBN terhadap PDB, serta keseimbangan primer. Rasio utang terhadap PDB terus menurun yaitu dari 56,6 persen pada tahun 2004 hingga menjadi 28,1 persen pada tahun 2010 melalui manajemen ﬁskal yang bertahap dan terencana. Dalam masa KIB II, keberlanjutan ﬁskal dapat terus dijaga dengan menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga mencapai 24 persen pada tahun 2012 dan 23,4 persen pada tahun 2013 (angka sementara). Pada bulan Oktober 2006, pemerintah Indonesia telah melunasi utang terhadap IMF berupa sisa pinjaman sebesar US$ 3,181 miliar yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010. Pelunasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan ﬁskal di dalam negeri.

Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB Tahun 2004-2013

Rasio deﬁsit APBN terhadap PDB terus dijaga dak melebihi 3 persen. Bahkan dalam beberapa tahun anggaran pemerintah dapat menjaga rasio deﬁsit APBN terhadap PDB berada di bawah 1 persen yaitu pada tahun 2005, 2006, 2008 dan 2010 dimana masing-masing sebesar 0,5 persen, 0,9 persen, 0,1 persen dan 0,7 persen. Pada APBNP 2013, deﬁsit direncanakan sebesar 2,4 persen PDB, sedangkan pada APBN 2014 direncanakan sebesar 1,5 persen PDB.

Penerimaan domestik yang ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB menunjukkan angka yang relatif stabil pada kisaran 12 – 13 persen. Capaian tertinggi rasio penerimaan pajak terhadap PDB terjadi pada tahun 2008, mencapai 13,3 persen.

Stabilitas ekonomi terus ditingkatkan. Indikator-indikator utama kebijakan moneter antara lain inﬂasi, ﬂuktuasi nilai tukar, serta suku bunga terus dijaga pada masa KIB I dan KIB II. Kebijakan pengendalian inﬂasi pada pemerintahan KIB I cukup besar tantangannya. Stabilitas harga mengalami tekanan besar pada tahun 2005 dan 2008 oleh gejolak moneter di dalam negeri dan meningkatnya harga minyak mentah di pasar dunia yang menuntut dilakukannya langkah-langkah penguatan ﬁskal sehingga inﬂasi meningkat menjadi 17,1 persen pada tahun 2005 dan 11,1 persen pada tahun 2008. Dengan langkah-langkah konkrit, inﬂasi dapat dikembalikan pada kisaran 5 – 6 persen. Pada masa pemerintahan KIB II tercatat inﬂasi cukup terkendali. Pada tahun 2010, inﬂasi mencapai 7,0 persen, turun menjadi 3,8 persen pada tahun 2011, sedikit meningkat menjadi 4,3 persenpada tahun 2012. Dalam rangka meningkatkan ketahanan ﬁskal, pada pertengahan tahun 2013 dilakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Dengan upaya untuk menjaga pengaruhnya terhadap stabilitas hargadi dalam negeri, inﬂasi pada bulan November 2013 dapat dikendalikan pada tingkat 8,4 persen dan diperkirakan kembali pada tingkat 5 persen pada pertengahan tahun 2014.

Keseimbangan eksternal terjaga dengan baik. Neraca transaksi berjalan serta neraca transaksi modal dan ﬁnansial menunjukkan kinerja yang positif pada masa KIB I dan II. Investasi langsung yang masuk ke Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejak sepuluh tahun terakhir sehingga mampu mendorong surplus neraca transaksi modal dan ﬁnansial. Menurunnya harga komodi primer sejak tahun 2011 telah mengakibatkan deﬁsit neraca transaksi berjalan sejak tahun 2012. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan antara lain dengan mendorong ekspor, mengendalikan impor yang kurang produktif, serta menekan deﬁsit pada neraca perdagangan migas. Upaya untuk menjaga neraca modal dan ﬁnansial terus di tingkatkan guna menjaga stabilitas neraca pembayaran secara menyeluruh.

Dalam masa KIB I dan KIB II, cadangan devisa meningkat cukup tinggi. Pada akhir tahun 2004, cadangan devisa yang berjumlah USD 36,3 miliar meningkat menjadi USD 66,1 miliar pada tahun 2009 serta mencapai puncaknya pada Agustus 2011 sebesar USD 124 miliar. Perlambatan ekonomi dunia yang berpengaruh pada penerimaan ekspor dan tinggi kebutuhan import oleh permintaan domestik yang tetap kuat menurunkan cadangan devisa menjadi USD 97,0 miliar pada bulan November 2013, masih pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Selain itu juga pasar bebas ASEAN 2015 akan dimulai akhir 2015. Sementara dari dalam negeri, sejumlah agenda masih membutuhkan perhatian serius dalam kurun waktu 2014-2019. Pertama, pembangunan infrastruktur dan industrialisasi yang tengah berjalan membutuhkan keberlanjutan. Kedua, programprogram pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM perlu terus ditingkatkan. Ketiga, program peningkatan kualitas tenaga kerja dan SDM untuk lebih siap bersaing di kawasan juga perlu ditingkatkan. Keempat, reformasi birokrasi yang efisien dan efektif juga perlu ditingkatkan. Kelima, optimalisasi ekonomi kelautan dan sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja terbesar juga membutuhkan perhatian khusus bagi pemerintahan mendatang.
Keenam, penguasaan dan pemanfaatan teknologi perlu terus ditingkatkan untuk mendorong daya saing nasional. Ketujuh, tetap menjalankan macroprudential dengan terus menjaga keseimbangan bergeraknya sektor riil dan daya beli masyarakat.

Pemerintaan Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan, menteri dan lain sebagainya kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih dalam tahap perkembangannya.

Analisis kelompok : Dari berbagai kasus yang kita ketahui tentang perekonomian di Indonesia sejak Orde Lama hingga sekarang, dapat di simpulkan bahwa keadaan ekonomi negara kita mengalami jatuh bangun. Negara kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat di katakan berhasil adalah ketika pemerintahan Soeharto pada masa orde lama. Akan tetapi lambat laun, perekonomian bangsa kita mengalami gejolak, hal ini dapat dilihat dari :

Kemiskinan di negara kita semakin meningkat.
Pengangguran yang semakin meningkat karena lapangan pekerjaan lebih sedikit di bandingkan dengan angkatan kerja.
Masih ada anak-anak yang tidak bisa merasakan pendidikan.
Semakin meningkatnya para koruptor yang bebas.
Masih memiliki hutang ke luar negeri

Sumber : – RINGKASAN EKSEKUTIF : PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KIB I (2004-2009) DAN KIB II (2009-2014)

– http://mega-pramita.blogspot.com/2012/07/perekonomian-indonesia-pada-masa.html

– http://economy.okezone.com/read/2014/04/07/279/966375/10-tahun-menata-fondasi-ekonomi